DEMOKRASI LIBERAL BANGSA INDONESIA

DEMOKRASI LIBERAL (1950-1959)

1.    Pada masa demokrasi liberal kondisi politik bangsa Indonesia menggalami 
 ketidakstabilan ( kekacauan )

       Ketidakstabilan politik ini disebabkan karena :

a.     Parlemen ( DPR ) tidak mampu menjalankan tugasnya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Yang terjadi hanyalah pertarungan antar partai politik untuk mendapatkan kekuasaan (berkuasa memimpin pemerintahan /Kabinet ).

b.     Sering terjadi pergantian kabinet. Dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahunan telah terjadi 7 kali pergantian kabinet ( pemerintahan ), ini berarti umur kabinet rata – rata 15 bulan. Akibatnya kehidupan politik menjadi tidak stabil.

c.       Konstituante sebagai badan yang dipilih oleh rakyat dengan tugas membentuk UUD yang baru ternyata juga mengalami kegagalan. Hal ini desebabkan karena dalam badan tersebut hanya diisi dengan perdebatan antar partai politik dengan ideologi yang berbeda – beda ( agama, nasionalis dan komunis ) masing – masing partai ingin menonjolkan paham / ideologi partainya sendiri - sendiri.

Usaha untuk mengatasi ketidakstabilan politik dalam tubuh Dewan Konstituante tersebut

pada bulan Pebruari 1957 Presiden Soekarno mengajukan sebuah gagasan politik

(Konsepsi Presiden) yang berisi :

·    Sistem demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan menawarkan

    perubahan

    ke arah sistim demokrasi terpimpin

·     Perlu dibentuk Kabinet Gotong Royong yang menampung semua golongan

·     Pembentukan Dewan Nasional yang bertugas memberi nasehat kepada kabinet.

2.    Pemilu

Pemilihan umum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan tahun 1945 adalah tahun 1955. Pemilu diadakan dalam dua periode, yaitu pada 29 September masyarakat memilih anggota DPR, kemudianpada periode kedua pada 15 Desember memilih anggota Konstituante. Tak kurang dari 80 partai politik, organisasi massa, dan puluhan perorangan ikut serta mencalonkan diri. Pemilu ini menghasilkan angggota DPR sebanyak 272 orang, 17 fraksi yang mewakili 28 partai peserta pemilu, organisasi, dan perkumpulan pemilih. Sedangkan anggota Konstituante berjumlah 542 orang.

3.    Politik Luar Negeri

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi liberal (Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak tahun 1949-1959) adalah sebagai berikut:

Ø  Pada masa cabinet Mohammad Hatta (Kabinet Republik Indonesia Serikat/ RIS) politik luar negeri Indonesia di titik beratkan pada Negara Asia dan Negara Barat, karena kepentingan Indonesia masih terkait dengan Eropa. Peranan hasil Indonesia masih terpusat di negeri Belanda dan Eropa Barat.

Ø  Pada masa Kabinet Sukiman, politik luar negeri Indonesia lebih cenderung memihak Amerika Serikat. Terbukti dengan ditandatangani kerjasama ekonomi, teknik, dan persenjataan antara Menteri Luar Negeri yakni Ahmad Soebarjo dengan Duta Besar Amerika yakni Merle Cochran dalam bentuk “Mutual Security Act” pada tahun 1952. Kerjasama tersebut mendapat reaksi dari berbagai pihak karena dianggap telah memasuki Indonesia ke Blok Barat.

Ø  Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo Pertama, politik luar negeri Indonesia lebih condong kerjasama dengan Negara Asia dan Negara Afrika. Terbukti dengan dilaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat.

Ø  Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap sampai lahirnya Dekrit Presiden pada tahun 1959, politik luar negeri Indonesia mulai bersifat bebas aktif terbukti: Pertama, Indonesia menjalin hubungan baik dengan Negara blok Barat seperti Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Bahkan pada tahun 1956, Indonesia memperoleh bantuan bahan makanan dari Amerika Serikat senilai US$96.700.000. dan Presiden Soekarno pada bulan Maret 1956, berkunjung ke Amerika Serikat atas undangan Presiden John F. Kennedy. Kedua, Indonesia juga menjalin blok Timur. Pada bulan Agustus 1956, Presiden Soekarno berkunjung ke Uni Soviet dan mendapat bantuan ekonomi dari Uni Soviet senilai US$ 100.000.000, selain itu, Presiden Soekarno juga berkunjung ke daerah bagian Uni Soviet yakni Cekoslowakia, Kuba, dan Republik Rakyat Cina.

4. Kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal :

1.  Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

·       Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman

·       Konsolidasi dan menyernpurnakain susunan pemerintahan

·       Menyempurnakan organisasi angkatan Perang

·       Mengembangkan dan memperkokoh ekonomi rakyat

·       Memperjuangkan penyelesaian Irian Barat

2.Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 3 April 1952)

·       

·       Mengusahakan kemakmuran rakyat

·       Mempersiapkan pemilihan umum

·       Mempersiapkan undang-undang perburuhan

·       Menjalankan politik luar negeri bebas aktif

·       Memperjuangkan Irian Barat

3.Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 2 Juni 1953)

·       Melaksanakan pemilihan umum

·       Memajukan tingkat penghidupan rakyat

·       Mengatasi keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara

·       Melengkapi undang-undang perburuhan

·       Mempercepat usaha perbaikan dan pembaharuan pendidikan dan pengajaran

4.Kabinet Ali Sastroamijoyo

· Program dalam negeri, mencakup soal keamanan, pemilu, kemakmuran dan 

  keuangan, organisasi negara, dan perundang-undangan.

·                   program luar negeri, meliputi pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dan 

            pengembalian Irian Barat

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)

Kabinet Ali I digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dari masyumi, dengan programnya sebagai berikut :

·       Mengembalikan kewibawaan pemerintah

·       Melaksanakan pemilihan umum

·       Menangani masalah desentralisasi, inflasi dan pemberantasan korupsi

·       Pengembalian Irian Barat

·       Melaksanakan kerja sama Asia - Afrika berdasarkan politik bebas aktif

       Prestasi yang menonjol dari kebinet ini adalah:

·       Berhasil melaksanakan pemilu pertama bagi Indonesia

·       Pembubaran Uni Indonesia – Belanda

6.Kabinet Ali Sastroamijoyo 11 (20 Maret - 4 Maret 1957)

Program kabinet Ali Sastroamijoyo 11 adalah sebagai berikut

·       Pembatalan KMB

·       Pengembalian Irian Barat

·       Menjalankan politik luar negeri bebas aktif

.   Meneruskan kerja sama negara-negara Asia Afrika dan melaksanakan keputusan-

    keputusan KAA di Bandung tahun 1955

. 

7.Kabinet Juanda (9 April 1957 - 5 Juli 1959)

Kabinet A II digantikan oleh Kabinet Juanda. Program Kabinet Juanda dikenal dengan nama “Panca Karya” antara lain sebagai berikut :

·       Membentuk Dewan Nasional

·       Normalisasi keadaan politik

·       Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB

·       Perjuangan mengembalian Irian Barat

·       Memperingati pembangunan

        Kabinet ini berakhlr dengan dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.